Peningkatan peran badan usaha milik desa dalam program prioritas pemerintah g…

Penelitian ini berjudul “Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Program Prioritas Pemerintah Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”. Membahas permasalahan belum optimalnya peran BUM Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Dari 72.374 BUM Desa, masih terdapat 17.515 unit atau sekitar 24,2% yang belum aktif, sementara BUM Desa yang aktif belum seluruhnya mampu berkemb…

Spiritualisme pancasila

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-422-267-3

Deskripsi Fisik

xx + 288 halaman ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 HER s

Peningkatan sistem pertahanan udara nasional guna menegakkan kedaulatan NKRI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

P3N 27-043 2026

Merajut Batam masa depan: menyongsong status free-trade zone

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8391-95-0

Deskripsi Fisik

256 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9598 HER m

Pandang dengan mata hati

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

166 halaman ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

361.7 HER p

Menata pangan, menjaga negara : geopolitik & geostrategi pangan Indonesia men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-634-01-2676-1

Deskripsi Fisik

229 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

338.19598 WIN m

Quantum leap koperasi dan ketahanan nasional : transformasi strategis Lemhann…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6662-43-9

Deskripsi Fisik

xx + 374 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

338.959 8 ACE q

Pembangunan kekuatan pertahanan negara guna mewujudkan daya tangkal yang tangguh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

PPRA 60-38 2020

Peningkatan nasionalisme di era 5.0 guna mendukung pembangunan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

PPRA 60-31 2020

Mewujudkan omnibus law guna mendukung terciptanya ketahanan nasional

Penelitian ini berjudul “Mewujudkan Omnibus Law Guna Mendukung Terciptanya Ketahanan Nasional”. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan hiper regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat investasi dan menurunkan daya saing Indonesia di tingkat global dan regional. Kondisi tersebut berdampa…