Buku Cetak
Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik guna mengakselerasi transformasi digital nasional
Penelitian ini berjudul “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mengakselerasi Transformasi Digital Nasional”. Latar belakang penelitian berangkat dari tantangan transformasi digital di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia aparatur, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta lemahnya tata kelola birokrasi. Permasalahan ini menimbulkan kesenjangan akses pelayanan publik digital antarwilayah dan berpotensi menghambat akselerasi transformasi digital nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kapasitas pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi, serta merumuskan strategi penguatan yang dapat mendukung percepatan transformasi digital nasional.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis berbasis studi literatur, data sekunder, dan kerangka pemikiran multidisipliner. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra untuk melihat keterkaitan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan-keamanan, serta geografi, demografi, dan kekayaan alam dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep capacity building (Streeten), New Public Management (Hood), dan filsafat digital etika (Floridi), yang menekankan pentingnya penguatan SDM, kelembagaan, tata kelola digital, serta keterhubungan sistem informasi sebagai pilar utama transformasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik merupakan kunci akselerasi transformasi digital nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Terdapat empat strategi utama yang direkomendasikan: peningkatan literasi digital dan kompetensi ASN, penataan kelembagaan dan tata kelola transformasi digital di daerah, pemerataan infrastruktur TIK dengan dukungan kolaborasi multisektor, serta orkestrasi pemerintah pusat melalui insentif, asistensi teknis, dan inovasi digital. Kesimpulannya, penguatan kapasitas pemerintah daerah dapat menjadikan pelayanan publik digital bukan sekadar simbol inovasi, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mendukung ketahanan nasional.
Kata kunci: digitalisasi, pelayanan publik, pemerintah daerah, kapasitas SDM, ketahanan nasional.
Tidak tersedia versi lain