Buku Cetak
Integrasi tata kelola digital pemerintahan berbasis informasi geospasial guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia
Penelitian ini berjudul “Integrasi Tata Kelola Digital Pemerintahan Berbasis Informasi Geospasial Guna Memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia”. Dilatarbelakangi oleh belum optimalnya integrasi tata kelola digital pemerintahan yang ditandai dengan fragmentasi data dan sistem, lemahnya interoperabilitas, ego sektoral, serta ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital-geospasial. Kondisi tersebut menyebabkan informasi geospasial belum sepenuhnya menjadi landasan bersama dalam pengambilan keputusan nasional, padahal kompleksitas ancaman multidimensional, kebencanaan, perubahan iklim, keamanan wilayah, dan dinamika pembangunan semakin membutuhkan kebijakan yang presisi dan berbasis ruang. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana mengintegrasikan tata kelola digital pemerintahan berbasis informasi geospasial guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aktual dan kesenjangan integrasi digital-geospasial serta merumuskan kerangka kebijakan yang terpadu, interoperabel, dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan memperkuat ketahanan nasional.
Metode penelitian menggunakan mixed method, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan pendekatan kuantitatif sederhana melalui pembobotan serta pemeringkatan faktor strategis menggunakan IFAS dan EFAS dalam analisis SWOT. Pendekatan penelitian menggunakan perspektif ketahanan nasional, dengan didukung teori integrasi, teori e-government, teori governance, teori institusional, serta analisis SWOT sebagai landasan perumusan strategi. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam integrasi tata kelola digital pemerintahan berbasis informasi geospasial, sekaligus menilai aspek regulasi, kelembagaan, interoperabilitas, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan informasi, dan koordinasi lintas sektor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi regulasi, kelembagaan, platform digital, dan kapasitas pemerintahan digital yang cukup kuat, tetapi integrasi substantif masih terkendala fragmentasi implementasi, belum seragamnya standar dan interoperabilitas data, ego sektoral, ketimpangan kapasitas daerah, serta ancaman siber. Analisis SWOT menempatkan Indonesia pada Kuadran I (strategi agresif) sehingga kekuatan yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk mempercepat integrasi digital-geospasial. Penelitian menghasilkan empat strategi utama, yaitu penguatan National Geo-Spatial Governance Framework, konsolidasi kebijakan dan kelembagaan lintas sektor, peningkatan interoperabilitas data dan sistem berbasis standar nasional, serta penguatan kapasitas nasional dan daerah. Kesimpulannya, integrasi tata kelola digital pemerintahan berbasis informasi geospasial merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan presisi pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi dan respons terhadap ancaman, serta membangun ketahanan nasional Indonesia yang adaptif dan berkelanjutan.
Kata kunci: tata kelola digital, informasi geospasial, interoperabilitas, e-government, ketahanan nasional, National Geo-Spatial Governance.
Tidak tersedia versi lain