Buku Cetak

Penguatan collaborative governance dalam tata kelola pelabuhan laut guna mewujudkan ketahanan nasional

---

Penelitian ini berjudul “Penguatan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pelabuhan Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”. Penelitian ini mengkaji permasalahan tata kelola Pelabuhan Kijing yang memiliki posisi strategis sebagai simpul logistik nasional dan penggerak ekonomi kawasan. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan, belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta masih perlunya penguatan keamanan maritim, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan rantai logistik. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana penguatan collaborative governance dalam tata kelola pelabuhan laut guna mewujudkan ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan collaborative governance dalam tata kelola Pelabuhan Kijing, mengidentifikasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, menganalisis faktor penghambat optimalisasi manfaat pelabuhan, serta merumuskan strategi tata kelola kolaboratif yang efektif dan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis menurut Creswell (2021), yang digunakan untuk memahami kondisi faktual, dinamika koordinasi, distribusi manfaat ekonomi, serta aspek keamanan dan keberlanjutan Pelabuhan Kijing. Teknik analisis menggunakan kerangka KISSM (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, dan Mekanisme) untuk mengidentifikasi permasalahan secara sistemik dan merumuskan strategi penguatan tata kelola. Landasan teori yang digunakan meliputi teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, Institutional Collective Action dari Feiock, Public Value dari Moore, serta konsep Ketahanan Nasional. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis sinergi antaraktor, integrasi kelembagaan, pemerataan manfaat ekonomi, legitimasi publik, kapasitas kelembagaan, serta kontribusi tata kelola pelabuhan terhadap ketahanan nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Pelabuhan Kijing masih menghadapi persoalan koordinasi kelembagaan, integrasi pembangunan ekonomi lokal, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kompleksitas birokrasi, serta belum terintegrasinya mekanisme pengawasan keamanan maritim, lingkungan, dan logistik. Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi operasional, pemerataan manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat dan UMKM, serta daya saing pelabuhan. Strategi yang dirumuskan meliputi penguatan forum koordinasi dan integrasi kelembagaan pelabuhan, integrasi pembangunan pelabuhan dengan pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem keamanan maritim, pengawasan lingkungan, dan ketahanan rantai logistik berbasis teknologi dan kolaborasi. Kesimpulannya, penguatan collaborative governance merupakan kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola Pelabuhan Kijing yang lebih terpadu, inklusif, adaptif, aman, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas operasional, kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi wilayah, serta memperkuat ketahanan nasional.
Kata kunci: Collaborative Governance, Tata Kelola Pelabuhan, Pelabuhan Kijing, KISSM, Keamanan Maritim, Ketahanan Logistik, Ketahanan Nasional.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

P3N 27-053 2026

Penerbit

: ., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar