Buku Cetak

Penguatan tata kelola digital pemerintahan melalui interoperbalitas data guna mendukung pertumbuhan ekonomi sirkular

---

Penelitian ini berjudul “Penguatan Tata Kelola Digital Pemerintahan melalui Interoperabilitas Data dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional”. Dilatarbelakangi oleh masih adanya fragmentasi sistem, silo sektoral, duplikasi aplikasi, kesenjangan infrastruktur digital, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah tersedia dengan implementasi tata kelola digital yang belum sepenuhnya terintegrasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penguatan tata kelola digital pemerintahan melalui interoperabilitas data dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Penelitian bertujuan memberikan gagasan dan konsep strategis untuk memperkuat integrasi dan pertukaran data antarinstansi, regulasi dan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan adaptif.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perspektif ketahanan nasional dan analisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental). Analisis dilakukan terhadap dinamika kebijakan, regulasi, kelembagaan, teknologi informasi, data dan fakta, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan tata kelola digital pemerintahan. Landasan konseptual penelitian meliputi digital governance, interoperabilitas data, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, serta hierarki DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor strategis dan merumuskan langkah penguatan interoperabilitas data yang adaptif dalam mendukung ketahanan nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola digital pemerintahan perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu orkestrasi interoperabilitas dan penghapusan silo sektoral, penguatan fondasi infrastruktur digital dan kedaulatan siber, serta transformasi data menjadi kecerdasan kebijakan (data-driven policy). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi. Penguatan tersebut memerlukan orkestrasi nasional berbasis Single Source of Truth (SSOT), standardisasi data, penguatan infrastruktur dan keamanan siber, serta optimalisasi pemanfaatan data melalui evidence-based policy dan teknologi digital. Implementasi secara terintegrasi dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, efektivitas pengambilan kebijakan, serta memperkuat ketahanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Kata kunci: tata kelola digital, interoperabilitas data, SPBE, Satu Data Indonesia, Single Source of Truth, ketahanan nasional.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

P3N 27-60 2026

Penerbit

: ., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar