Buku Cetak

Peningkatan efektifitas keterlibatan pemerintah daerah dalam program tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) guna mewujudkan konsolidasi demokrasi

---

Penelitian ini berjudul “Peningkatan Efektivitas Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi”. Pemerataan akses keuangan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor jasa keuangan untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya dukungan pemerintah daerah, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keterlibatan pemerintah daerah dalam program TPAKD serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat peranannya dalam mendukung inklusi keuangan dan konsolidasi demokrasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan ekonomi-politik. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji regulasi terkait, evaluasi pelaksanaan program TPAKD di berbagai daerah, serta menelaah hubungan antara inklusi keuangan, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi demokrasi. Model ekonomi-politik digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami dinamika keterlibatan pemerintah daerah dalam kebijakan inklusi keuangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan TPAKD sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah daerah dalam penyediaan regulasi, sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta infrastruktur keuangan. Keberlanjutan program TPAKD masih menghadapi kendala berupa kesenjangan literasi keuangan, kurangnya komitmen politik, serta keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar stakeholder, penguatan kebijakan inklusi keuangan di tingkat daerah, serta strategi literasi keuangan yang lebih masif. Dengan demikian, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam TPAKD dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Kata kunci: TPAKD, inklusi keuangan, pemerataan ekonomi, konsolidasi demokrasi, peran pemerintah daerah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

PPRA 64-86 2022

Penerbit

: ., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar