Buku Cetak
Integrasi sistem pendapatan korban TPPO guna penguatan human security dalam rangka ketahanan nasional
Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara telah memperluas modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berdampak langsung terhadap aspek Human Security dan stabilitas sosial nasional. Kondisi ini diperparah oleh sistem pendataan korban yang masih tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga menimbulkan fragmentasi data, lemahnya interoperabilitas sistem informasi, serta ketidakseragaman standar variabel dan indikator pendataan korban. Dampak dari permasalahan tersebut adalah terbatasnya kemampuan negara dalam memetakan pola jaringan TPPO, mengoordinasikan penanganan korban secara terpadu, serta merumuskan kebijakan yang berbasis pada data yang akurat dan komprehensif. Taskap ini menekankan pentingnya integrasi sistem pendataan korban TPPO berbasis digital yang mampu menghubungkan berbagai instansi melalui mekanisme pertukaran data yang aman, terstandar, dan interoperabel. Integrasi sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas identifikasi korban, memperkuat koordinasi perlindungan dan rehabilitasi, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Dengan demikian, penguatan integrasi sistem pendataan korban TPPO merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di era digital.
Tidak tersedia versi lain