Buku Cetak
Optimalisasi tata kelola pengendalian dampak perubahan iklim guna mewujudkan ketahanan ekologi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional
Indonesia menghadapi ancaman serius dari deforestasi kehutanan yang terus melemahkan ketahanan ekologi nasional, dengan kontribusi sektor kehutanan terhadap emisi nasional mencapai sekitar 45% dan luas deforestasi pada 2025 mencapai 433.751 hektare, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai instrumen kebijakan seperti REDD+, FOLU Net Sink 2030, dan Perhutanan Sosial, implementasinya masih berjalan sektoral, parsial, dan belum didukung oleh koordinasi kelembagaan yang mengikat. Kondisi ini diperburuk oleh enam permasalahan struktural, yaitu fragmentasi kelembagaan, dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek, lemahnya penegakan hukum, ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah, keterbatasan data, serta konflik tenurial yang belum terselesaikan. Akumulasi permasalahan tersebut tidak hanya menghambat efektivitas tata kelola kehutanan, tetapi juga berdampak terhadap seluruh gatra Astagatra, terutama pada stabilitas pangan, keseimbangan hidrologis, dan meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional. Berdasarkan analisis TOWS, diperlukan penguatan tata kelola melalui koordinasi kelembagaan, penyelarasan kepentingan ekonomi dan lingkungan, perbaikan penegakan hukum, sinkronisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, penguatan sistem data terpadu, serta kepastian hak tenurial masyarakat. Strategi tersebut perlu dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil agar mampu menghasilkan tata kelola kehutanan yang terintegrasi dan adaptif. Dengan implementasi yang konsisten, hutan dapat ditempatkan tidak hanya sebagai sumber daya ekologis, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi ketahanan nasional yang berkelanjutan.
Tidak tersedia versi lain