Buku Cetak
Pemberdayaan masyarakat pada program swasembada pangan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dalam rangka ketahanan nasional
Program swasembada pangan merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah pengembangan kawasan Food Estate sebagai pusat produksi pangan berbasis potensi wilayah. Meskipun program ini telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi di beberapa kawasan, keberhasilannya belum sepenuhnya diikuti oleh terbangunnya kemandirian masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa orientasi pembangunan masih lebih menekankan pada peningkatan output produksi dibandingkan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh tiga permasalahan utama, yaitu tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan dan intervensi pemerintah, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan penguasaan teknologi pertanian, serta lemahnya integrasi kebijakan, kelembagaan, sistem pendukung, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut diperkuat oleh berbagai tekanan lingkungan strategis eksternal berupa liberalisasi perdagangan pangan, volatilitas harga pangan global, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang memengaruhi regenerasi petani dan daya saing sektor pertanian nasional. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat Jim Ife, pendekatan PESTLE, McKinsey 7S Framework, dan konsep Astagatra, disimpulkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan membangun masyarakat tani yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, kelembagaan, serta ekosistem pendukung yang terintegrasi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus ditempatkan sebagai strategi utama dalam pembangunan pangan nasional. Pokok pikiran rekomendasi kajian ini adalah perlunya transformasi paradigma pembangunan dari pendekatan state-driven menuju community-based empowerment melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, revitalisasi kelembagaan ekonomi petani, percepatan adopsi teknologi dan akses pasar, serta penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan terwujud pemberdayaan masyarakat yang optimal sehingga mampu memperkuat swasembada, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta mendukung terbangunnya ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
Tidak tersedia versi lain