Buku Cetak
Peningkatan peran sosial budaya guna mendukung good governance
Penelitian ini berjudul “Peningkatan Peran Sosial Budaya Guna Mendukung Good Governance”. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih lemahnya implementasi good governance yang ditandai dengan tingginya kasus korupsi, rendahnya budaya malu, serta melemahnya nilai-nilai moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan peran sosial budaya dalam memperkuat good governance. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran strategis dan analitis mengenai kondisi sosial budaya Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan peran sosial budaya guna mendukung good governance.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis melalui studi literatur dengan memanfaatkan data primer dan sekunder dari berbagai sumber. Pendekatan penelitian dilakukan secara multidisipliner, komprehensif, dan integral. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi, kondisi sosial budaya, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi good governance di Indonesia. Landasan teori yang digunakan meliputi teori sibernetik Talcott Parsons, teori konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, serta teori sosialisasi politik dan budaya yang menjelaskan pentingnya peran keluarga, pendidikan, agama, kelompok kerja, dan media massa sebagai agen pembentuk budaya masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial budaya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya good governance, terutama dalam upaya pencegahan korupsi dan pembentukan karakter bangsa. Lemahnya internalisasi nilai Pancasila, rendahnya pendidikan karakter, menurunnya budaya malu, serta belum optimalnya peran lembaga sosial dan pendidikan menjadi faktor penghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai budaya, pendidikan karakter, pembinaan ideologi Pancasila, penegakan hukum, serta optimalisasi peran agen sosialisasi sosial budaya perlu dilakukan secara terpadu untuk mendukung terciptanya good governance dan memperkuat ketahanan nasional.
Kata kunci: sosial budaya, good governance, korupsi, Pancasila, pendidikan karakter, ketahanan nasional.
Tidak tersedia versi lain