Buku Cetak
Digitalisasi pemerintah guna mewujudkan efisiensi layanan publik di Indonesia
Penelitian ini berjudul “Digitalisasi Pemerintahan Guna Mewujudkan Efisiensi Layanan Publik di Indonesia”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tuntutan global dan nasional terhadap reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kualitas, kecepatan, transparansi, dan efisiensi layanan publik. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan e-government, masih terdapat berbagai permasalahan seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur, serta kesenjangan akses layanan digital. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi pemerintahan dapat diwujudkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan strategi optimalisasi digitalisasi pemerintahan dalam konteks pelayanan publik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan komprehensif, integral, dan holistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, data statistik, laporan lembaga nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi aktual implementasi digitalisasi pemerintahan di Indonesia. Landasan teori yang digunakan meliputi teori Good Governance, konsep e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta teori efisiensi dan manajemen pelayanan publik sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas transformasi digital birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi layanan publik, antara lain melalui percepatan proses administrasi, pengurangan biaya operasional, peningkatan transparansi, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, seperti belum optimalnya integrasi sistem antar-instansi, lemahnya keamanan siber, keterbatasan talenta digital, serta ketimpangan infrastruktur di wilayah tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan memerlukan penguatan regulasi yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Dengan langkah strategis tersebut, digitalisasi pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci: digitalisasi pemerintahan, e-government, efisiensi layanan publik, SPBE, transformasi digital, tata kelola pemerintahan.
Tidak tersedia versi lain